Bupati Aep Ingin Ada Penggabungan Enam OPD, Ini Kata Komisi 1 DPRD Karawang

 Rencana penggabungan enam organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karawang mendapat dorongan penuh dari Bupati Karawang Aep Saepulloh. Menurutnya, pengajuan perubahan susunan perangkat daerah pada Pemkab Karawang dianggap penting untuk kelancaran program.(19/4/24)

Bupati Karawang

Aep menilai, pada beberapa OPD selama ini masih ada tumpang tindih kebijakan dan irisan program yang sangat berdekatan. Hal ini, dianggap menjadi salah satu penghambat kinerja pemerintah dalam mendapat target RPJMD.

“Kalaupun (penggabungan OPD) ini tujuannya baik, ya kalau kata saya kenapa tidak. Ini kan tujuannya biar selaras, biar simultan gitu,” ungkap Aep usai menghadiri Musrenbang Kabupaten Karawang, pada Kamis kemarin, (18/04/2024) di Hotel Mercure Karawang.

Diketahui, rencana penggabungan OPD itu diantaranya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) akan digabungkan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Kemudian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) akan digabungkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Selanjutnya, Dinas Pertanian akan digabungkan dengan Dinas Perikanan.

“Saya sudah sampaikan kepada Ketua Dewan dan para wakil ketua dewan, contohnya kata Dinas Perikanan dan Kelautan ini kebijakannya kan terbagi antara kabupaten, provinsi dan pusat. Makanya apakah ini nanti akan kita satukan saja? Nah, ini kan yang sedang di kaji sama anggota dewan. Nanti kita lihat saja hasilnya,” jelas Aep saat diwawancarai.

“Tapi semua ini kan pengajuan, kita lihat aja. Nanti hasilnya gimana? Tapi kalau pun bisa digabung kenapa tidak kan?” imbuhnya.

Aep secara pribadi mengaku bahwa keinginan adalah melakukan efisiensi dan efektif. Sehingga, penggabungan OPD ini diperlukan agar irama kerja OPD serumpun bisa jadi lebih cepat dan tepat.

“Saya inginnya kita bersama-sama, jadi (OPD yang akan digabung ini) tidak saling mengandalkan. Selama ini kan, ahh ini mah kerjaan dinas itu, ya pokonya begitu lah ya intinya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Saepudin Zuhri yang menjabat sebagai Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, menyampaikan, DPRD Kabupaten Karawang saat ini telah menggelar rapat kerja lanjutan pembentukan Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Kata Zuhri, pembentukan Pansus Raperda tersebut berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang bertujuan untuk melakukan perampingan atau penyederhanaan struktur perangkat daerah.

“Pembentukan Pansus Raperda ini adalah inisiatif dari pihak eksekutif kepada legislatif, tujuannya agar ada perampingan struktur perangkat daerah. Karena saat ini terjadi kekosongan jabatan sehingga adanya rangkap jabatan pada sejumlah OPD,” ujar Zuhri, pada Rabu, (17/04/2024).

Ia mengungkapkan, setelah tiga kali melakukan rapat kerja, masih terdapat OPD yang masih keberatan dengan rencana penyederhanaan struktur perangkat daerah tersebut. Sejumlah OPD itu, yaitu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan.

“Dari pihak dinas masih banyak yang merasa belum setuju, seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta dan Dinas Perikanan. Tetapi hasil final itu akan ditentukan pada rapat Pansus terakhir,” kata Zuhri.

Lebih lanjut, Zuhri menyampaikan, pada pembentukan Pansus Raperda tersebut, pihak legislatif juga memberikan inisiatif untuk melakukan pemisahan OPD pada Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang.

“Inisatif ini muncul dari Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, agar antara bidang pendidikan dan bidang olahraga bisa memaksimalkan potensi di bidangnya masing-masing,” jelas Zuhri.

Zuhri menuturkan, DPRD Kabupaten Karawang akan mendorong pemisahan OPD pada Disdikpora tersebut. Pihaknya juga akan melakukan studi banding ke Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta. “Pada pemisahan OPD ini, kami harapkan pembinaan kepada para atlet bisa lebih maksimal. Sehingga prestasi daerah dalam bidang olahraga bisa meningkat,” pungkasnya.(*)