Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengungkapkan konflik perburuhan di Karawang.
Salah satunya praktik calo tenaga kerja. Untuk mendapatkan kerja di Karawang, ada kalanya warga lokal harus membayar Rp 15 juta, seperti suap.
 |
| Foto : Dedi Mulyadi |
“Percaloan (harus bayar) Rp 3 juta, 5 juta, 7 juta, kadang-kadang mereka sudah bayar Rp 15 juta, tahunya kontraknya putus satu tahun,” ujar Dedi Mulyadi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71.
“Jadi lamun bobogohan mah geus mangmelikeun imah, mobil, terus ka batur deui (kalau orang pacaran, sudah belikan rumah, mobil, kemudian ke orang lain),” tambah Dedi.
Untuk itu, ia akan bertemu dengan seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk memetakan berapa kebutuhan tenaga kerja 10 tahun ke depan.
“10 tahun ke depan itu berapa angkatan kerja yang dibutuhkan, jenisnya apa, usianya berapa, spesifikasinya apa, dan itu nanti akan saya terjemahkan lewat pendidikan,” ungkap dia.
Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja berkualitas ini, Dedi akan memperbanyak SMK atau menyiapkan sekolah-sekolah sebagai unit latihan tenaga kerja di seluruh wilayah. Jadi nantinya di setiap desa, didorong pelatihan industri terkoneksi dengan perusahan ataupun sekolah, sehingga kebutuhan tenaga kerja terpenuhi.
“Walaupun secara teori prioritas adalah pekerja setempat, tapi kalau kita lihat begini, Pak, sore hari itu keluar dari pabrik itu nomornya luar semua,” ucap Dedi kepada Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
Menanggapi hal tersebut, Aep tidak menampik praktik pungli tenaga kerja ini. Untuk itu pihaknya sudah dua tahun membangun sistem perekrutan buruh melalui website info loker. “(Di info loker) praktik percaloan itu tidak ada,” pungkasnya.(*)